7 Perbedaan Bisnis Properti Syariah dan Konvensional!

0
187

7 Perbedaan Bisnis Properti Syariah dan Konvensional yang Harus Anda Ketahui

Potensi bisnis properti syariah cukup gemilang, apalagi di Indonesia, yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada 2016, jumlah pembelian properti melalui skema pembayaran syariah meningkat hingga 11,23 persen per tahun.

Bisnis properti syariah memang diprediksi bakal booming di masa yang akan datang. Namun, sebenarnya, apa yang membuat skema bisnis properti syariah ini menarik? Untuk menjawabnya, kita simak perbedaan bisnis properti syariah dan konvensional berikut ini.

  1. Pihak yang Terlibat

Bisnis properti konvensional melibatkan peran tiga pihak: pengembang, bank, dan konsumen. Berbeda dari konsep bisnis properti yang sudah ada, bisnis properti syariah menerapkan prinsip jual-beli antara pengembang dan konsumen secara langsung. Meski demikian, banyak pula pengembang properti syariah yang melibatkan lembaga keuangan syariah sebagai mediator, khususnya bagi konsumen yang ingin membeli properti secara kredit.

  1. Skema Pembiayaan

Sistem pembiayaan properti syariah tidak bergantung pada tingkat suku bunga mengambang seperti skema konvensional, sebab besarnya harga properti sudah ditetapkan sejak awal. Singkatnya, bisnis properti syariah tidak mengenal istilah bunga, melainkan bagi hasil.

  1. Transaksi

Bisnis properti syariah sangat mengutamakan akad atau perjanjian pada transaksinya. Beberapa jenis akad yang dikenal dalam sistem properti syariah di antaranya: murabahah (jual-beli), ijarah (sewa), ijarah muntahua (sewa beli), dan musyarakah mutanaqishah (kepemilikan bertahap). Sementara, transaksi pada bisnis properti konvensional hanya mengenal satu perjanjian pinjaman yakni jual-beli.

  1. Administrasi

Dilihat dari segi administrasi, pengembang properti syariah menawarkan kemudahan dalam proses jual-beli. Biasanya, konsumen tidak diharuskan melalui BI checking, atau pemeriksaan riwayat pinjaman oleh Bank Indonesia, seperti yang diberlakukan oleh pengembang properti konvensional.

  1. Kepemilikan

Jika pembeli tidak mampu memenuhi kewajiban pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati, properti dapat disita oleh pihak bank untuk kemudian dilelang.

Dalam prinsip properti syariah, hal tersebut tidak dibenarkan. Saat konsumen tidak mampu lagi membayar cicilan, pihak pengembang akan menawarkan konsumen untuk menjual rumahnya dengan atau tanpa bantuan pengembang. Dari hasil penjualan tersebut, konsumen dapat membayar sisa utang cicilan rumah kepada pengembang.

  1. Asuransi

Asuransi menjadi salah satu aspek yang diwajibkan oleh pengembang properti konvensional demi memberikan jaminan keamanan kepada para pemilik properti. Namun, dalam bisnis properti syariah, asuransi memiliki risiko riba dan judi yang diharamkan dalam Islam. Menurup konsep syariah, akad dalam asuransi bukan berupa harta atau jasa, melainkan risiko.

  1. Denda

Dalam prinsip bisnis properti konvensional, konsumen dikenakan denda dalam jumlah tertentu ketika terlambat membayar cicilan properti. Namun, hal tersebut tidak ditemukan dalam bisnis properti syariah sebab denda dianggap sebagai salah satu bentuk riba.

Bisnis properti syariah dan konvensional memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, keduanya menjanjikan keuntungan investasi jangka panjang yang cukup menarik.

Tertarik memulai investasi properti? Anda dapat mempelajari segala seluk-beluk bisnis properti bersama para investor properti di KSI Community. Semakin banyak ilmu dan masukan tentang bisnis properti yang didapat, kemungkinan rugi akibat trial and error pun dapat diminimalisasi.