fbpx
HomePajak PropertiPerbedaan Perda Pajak Kos di Kota-kota Besar di Indonesia

Perbedaan Perda Pajak Kos di Kota-kota Besar di Indonesia

Perbandingan Perda Terkait Pajak Kos di Beberapa Kota Besar di Indonesia

Untuk memulai menjalankan bisnis kos di suatu daerah, terlebih dahulu Anda harus memahami perda terkait pajak kos yang berlaku. Pajak kos adalah pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh daerah. Karena setiap daerah memiliki tingkat pendatang yang berbeda, tentunya aturan yang berlaku terdapat beberapa perbedaaan.

Beberapa daerah, khususnya di kota besar dengan tingkat pendatang cukup tinggi sudah membuat Perda terkait pajak kos. Kebanyakan di antaranya memiliki kesamaan, namun tetap ada perbedaannya. Berikut di antaranya:

  1. Kota Bandung

Untuk mengatur pajak daerah Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa pemilik rumah yang memiliki lebih dari 10 kamar wajib membayar pajak, dan untuk dengan jumlah kamar antara 11–20, besaran pajak yang harus dibayar adalah 5% dari jumlah bruto yang didapat. Sedangkan yang lebih dari 20 wajib membayar 7%.

  1. Kota Surabaya

Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2011. Dalam perda ini dijelaskan rumah kos dengan kamar lebih dari 10 dan memiliki nilai sewa paling sedikit Rp750.000 per bulan per kamar wajib membayar pajak. Sedangkan untuk tarif pajaknya ditetapkan sebesar 5%. Adapun rumah kos yang dimaksud mencakup rumah kos yang berada dalam satu lokasi atau beberapa lokasi berbeda.

  1. Kota Malang

Kota Malang merupakan Kota Pendidikan yang di dalamnya terdapat banyak perguruan tinggi dengan mahasiswa dari seluruh daerah di Indonesia. Tidak heran jika banyak kos-kosan dengan berbagai variasi harga yang ditawarkan di sana. Untuk itu, Kota Malang menerbitkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa pemilik rumah kos dengan kamar lebih dari 10 wajib membayar pajak.

  1. Makassar

Kota Makassar menjadi salah satu tujuan pendatang untuk melanjutkan kuliah atau bekerja. Banyak kos yang juga tersedia di sini. Untuk itu, pemerintah secara khusus membuat aturan terkait pajak kos, yaitu Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kos. Di sini dijelaskan berbagai aturan-aturan yang sangat detail terkait aturan dalam mendirikan bisnis kos

Untuk mengatur tentang Pajak yang di dalamnya juga terkandung pajak kos, pemerintah Kota Makassar juga menerbitkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar.

Tidak banyak perbedaan mencolok yang ditemukan dari setiap daerah, karena Perda terkait pajak kos ini tetap mengacu pada peraturan pemerintah dan undang-undang. Meskipun begitu, ada sedikit perbedaan pada setiap daerah soal besaran pajak yang dibayarkan. Untuk itu, sebelum memulai bisnis ini, ada baiknya untuk Anda memahami perda terkait pajak kos yang berlaku di setiap daerah. Bayarlah pajak bisnis Anda sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah Anda. Taat membayar pajak menjadikan kita warga negara yang baik.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

    Open chat
    Halo Sobatku Ada yang bisa kami bantu?
    Halo Sobatku, Ada yang bisa kami bantu?